2.20.2013

AD-ART MGMP PAI SMP KABUPATEN MAROS



ANGGARAN DASAR
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MGMP PAI SMP
KABUPATEN MAROS

PEMBUKAAN

Bismillahirrahmanirrahim, syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT kami dapat menyusun Anggaran Dasar Asosiasi Guru PAI (selanjutnya disebut GPAI), melihat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa GPAI memiliki kualifikasi dan kemampuan keguruan yang beranekan ragam, sehingga penampilan mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sangat bervariasi pula.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat akan membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut GPAI untuk dapat berperan dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis dan mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya. Sedangkan di sisi lain adanya pengaturan angka kredit bagi jabatan guru menuntut adanya kemampuan GPAI yang lebih profesional, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kenyataan lain menunjukkan bahwa hasil dari penataran GPAI yang selama ini dilaksanakan perlu didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kongres/Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) yang terhimpun dalam wadah organisasi Asosiasi GPAI (AGPAII)

Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan GPAI yang cukup banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap GPAI yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuhan profesionalisme GPAI memerlukan suatu wadah organisasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan diantara sesama GPAI yang arah dan tujuan serta pedomannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) AGPAII. 
  
BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
N a m a

Wadah  berhimpunnya GPAI ini diberi nama :
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI)

Pasal 2
Tempat dan Kedudukan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI). Tingkat Pusat berkedudukan di ibukota Negara, Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, sedangkan Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 

 Pasal 3
Dasar 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI), berdasarkan:
1.     Syari’ah Islam
2.     Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3.     Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4.     Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
5.     Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.     Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
7.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Pasal 4
Fungsi dan Tujuan

1.      Fungsi

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara sesama GPAI dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional.

2.      Tujuan

a.     Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai GPAI yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT;
b.     Menumbuhkan semangat GPAI untuk meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
c.     Meningkatkan kemampuan GPAI dalam memilih dan menggunakan strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam;
d.     Menampung segala aspirasi dan permasalahan serta advokasi yang dihadapi GPAI dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi juga mencari jalan penyelesaiannya;
e.     Membantu GPAI untuk memperoleh informasi tekhnis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Agama Islam;
f.      Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi antar sesama pengurus, dan anggota MGMP-PAI;
g.     Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Diknas dan Kemenag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan;
h.     Membantu GPAI untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
i.      Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan terbaru keilmuan dan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dewasa ini; 

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5 

1.     Tugas dan Tanggung Jawab Umum, adalah :

  1. Memberikan motivasi kepada guru-guru PAI agar mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat di seluruh Indonesia;
  2. Memberikan pelayanan konsultatif  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan yang dihadapi oleh GPAI dalam melaksanakan proses pembelajaran;
  3. Menyebarluaskan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam;
  4. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja dari kegiatan MGMP -PAI serta menetapkan program tindak lanjut;
  5. Mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam masalah peningkatan mutu proses dan hasil Pendidikan Agama Islam;

2.     Tugas dan Tanggung Jawab Khusus, adalah :

  1. Membantu GPAI dalam memahami berbagai kebijakan Pendidikan Agama Islam termasuk pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam;
  2. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan GPAI di Kabupaten Maros
  3. Menyebar-luaskan hasil penataran/pelatihan kerja tingkat pusat yang dilaksanakan oleh GPAI ke selurus Kabupaten Maros
  4. Menampung saran dan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam;

BAB IV
KEANGGOTAAN 

Pasal 6
Syarat-syarat Keanggotaan 

1.  Keanggotaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI), adalah seluruh GPAI yang bertugas di tingkat  SMP di Kabupaten Maros.
2.  Menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam Kongres/Musyawarah anggota;
3.  Memiliki kemampuan dan kemauan serta komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI)


Pasal 7
Hak dan Kewajiban Anggota 

1.      Setiap anggota berhak :

  1. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
  2. Berbicara dan mengemukakan pendapat dalam Kongres/Musyawarah anggota;
  3. Memberi saran dan masukan serta usul kepada pengurus baik di dalam maupun di luar Kongres/Musyawarah anggota;
  4. Memperoleh pelayanan yang sama;
  5. Memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA)

2.      Setiap anggota berkewajiban :

a.  Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya yang diputuskan dalam Kongres/Musyawarah anggota;
b.  Menjaga dan memelihara nama baik serta keutuhan organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI)
c.   Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengurus untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI)
d.  Menghadiri dan mengikuti Kongres/Musyawarah anggota;

Pasal 8
Pemberhentian Anggota

Anggota MGMP-PAI berhenti karena :
1.    Meninggal dunia;
2.    Purna bhakti (berhenti jadi GPAI);
3.    Diberhentikan dari tugas sebagai GPAI;
4.    Melanggar Undang-Undang dan Hukum/Peraturan yang berlaku;

BAB V
KEPENGURUSAN 

Pasal 9
Syarat-syarat Kepengurusan 

1.  Pengurus dipilih dari, dan oleh anggota;
2.  Pengurus diajukan dan diusulkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota.
3.  Pengurus sekurang-kurangnya, terdiri dari :
a.  Ketua dan Wakil Ketua
b.  Sekretaris
c.  Bendahara
d. Departemen untuk tingkat Pusat, Bidang pada tingkat Propinsi, dan Seksi untuk tingkat Kab/Kota dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan
4. Memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk meluangkan waktu/tenaga serta pemikiran untuk memajukan dan mengembangkan organisasi;
5.  Mampu menjaga nama baik dan kehormatan organisasi;

Pasal 10
Hak dan Kewajiban Pengurus

Setiap pengurus berhak :
1.  Menetapkan kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya;
2.  Membentuk tim/komisi atau bidang untuk melaksanakan tugas tertentu;
3.  Mewakili MGMP-PAI pada pelatihan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi atau di tingkat Nasional;

Setiap pengurus berkewajiban :
1.  Mengelola dan memberdayakan organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
2.  Mengajukan rencana dan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja MGMP-PAI pada Kongres/Musyawarah anggota;
3.  Menyelenggarakan administrasi, inventarisasi dan pembukuan organisasi secara tertib, teratur dan transparan;
4.  Menyelenggarakan Kongres/Musyawarah anggota dan atau pengurus;
5.  Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan atau biaya pelaksanaannya;

Pasal 11
Pemberhentian Pengurus

Setiap pengurus dapat diberhentikan, karena :
1.    Berhenti dari anggota, sebagaimana diatur pada BAB IV Pasal 8;
2.    Habis masa jabatan dan atau tidak terpilih lagi;
3.    Diberhentikan dari jabatannya;

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 12
Sumber Keuangan

Sumber Keuangan MGMP-PAI, berasal dari :
1.  Sumbangan/bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia;Iuran anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) berdasarkan kesepakatan Kongres/Musyawarah anggota;
2.  Donatur dan sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat;


Pasal 13
Penggunaan Keuangan

Keuangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI), digunakan untuk :
1.  Kegiatan operasional Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI);
2.  Kegiatan proyek atau tugas khusus dari pemerintah/lembaga/instansi;
3.  Pengadaan sarana dan prasarana; 

Pasal 14
Pembukuan Keuangan

1.  Tahun Buku MGMP-PAI, berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun;
2.  Sistem dan tata cara pembukuan mengacu pada pembukuan yang lazim;
3.  Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres/Musyawarah anggota tahunan dilaksanakan, pengurus telah membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca akhir tahun buku lengkap dengan penjelasannya;
4.  Laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan kepada anggota dalam Kongres/Musyawarah anggota yang tembusannya disampaikan kepada berbagai instansi terkait untuk diketahui dan sebagai bahan kebijakan selanjutnya;
5.  Laporan dan pembukuan keuangan, dilakukan secara terbuka dan transparan;

BAB VII
MEKANISME KERJA 

Pasal 15
Mekanisme Kerja Pengurus

1.  Pengurus bertanggung jawab kepada Kongres/Musyawarah anggota
2.  Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 10;
3.  Pengurus yang tidak produktif diberhentikan oleh Kongres/Musyawarah anggota dan digantikan dengan pengurus baru yang memenuhi syarat;
4.  Pengurus secara berkala mengadakan konsultasi dan atau koordinasi dengan berbagai instansi terkait;

BAB VIII
MUSYAWARAH

Pasal 16
Musyawarah Anggota 

1. Musyawarah di tingkat Pusat disebut Kongres, di tingkat Provinsi disebut Musyawarah Wilayah (Muswil), di tingkat Kabupaten/Kota disebut Musyawarah Daerah (Musda), sedangkan di tingkat Kecamatan disebut Musyawarah Kecamatan (Muscam); 
2.  Musyawarah merupakan kekuasaan tertinggi;
3.  Musyawarah anggota akhir masa jabatan pengurus, dilaksanakan untuk:
a.  mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan program akhir tahun pada akhir masa jabatannya;
b.  membuat program kerja berikut anggarannya pada tahun masa jabatan pengurus yang berikutnya;
c.  memilih pengurus untuk periode berikutnya;
4.  Musyawarah anggota dilaksanakan untuk membahas temuan dan masukan yang berasal dari anggota dan masyarakat yang sifatnya intern;
5.  Musyawarah anggota khusus dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
6.  Musyawarah anggota luar biasa dilaksanakan, bila menghadapi kejadian yang luar biasa, dan atau bila terjadinya pembubaran organisasi AGPAII; 

Pasal 17
Musyawarah Pengurus

1.  Musyawarah pengurus lengkap dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan serta mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan program tindak lanjutnya;
2.  Musyawarah pengurus terbatas dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan serta mengevaluasi bidang tugas tertentu;
3.  Musyawarah pengurus terbatas dilaksakan untuk membahas dan merumuskan serta melaksanakan tugas khusus dari instansi terkait yang bersifat insidentil;

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar MGMP-PAI 

1.  Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah anggota atau perwakilan dari tingkat Provinsi/Kab./Kota sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah kuorum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikakan Agama Islam (MGMP-PAI);
2.  Usul perubahan Anggaran Dasar dapat diterima dan disyahkan bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir;
3.  Perubahan dalam Anggaran Dasar disyahkan dalam Musyawarah anggota dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan kualitas pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Indonesia;

BAB X
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN 

Pasal 19
Pembubaran dan Penyelesaian Harta Kekayaan 

1.  Pembubaran Musyawarah  Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  (MGMP-PAI) dilaksanakan oleh Musyawarah anggota khusus yang ketentuannya sama dengan ketentuan pada perubahan Anggaran Dasar, BAB IX Psl 18 ayat 1;
2.  Usul pembubaran Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikian Agama Islam  (MGMP-PAI) dapat diterima dan syah bila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam perubahan Anggaran Dasar, BAB IX Pasal 18 ayat 2;
3.  Bila MGMP-PAI dibubarkan; maka cara penyelesaian harta kekayaan miliknya, diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah anggota;

BAB XI
PENUTUP 

Pasal 20

1.  Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI);
2.  Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) yang telah diatur dan dirumuskan sebelumnya;




























Tidak ada komentar:

:hi :-) :*) :ok :s) :D :o) :thx
:B) :)) J:) :-J :x :(( :| :(
:iq :# :? #-o :@ J:P :o :-o